Realisasi PNBP
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 Lihat di sini Tahun 2025 […]
Layanan Publik
Layanan Publik
Hak-Hak Pelapor dan Terlapor
HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPORBERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RINO. 076/KMA/SK/VI/2009 HAK-HAK PELAPOR Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas Mendapatkan kesempatan untuk memberikan
Layanan Hukum
Pedoman Pengeloaan Kepaniteraan
Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Layanan Hukum
Syarat-syarat dan Mekanisme
Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan : Mengajukan
Uncategorised
Prosedur SOP Khusus Pelayanan Publik
SOP Pelayanan Publik Pengadilan Agama Wates SOP Layanan Informasi Berbasis IT SOP Manajemen Keamanan Informasi SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum
Layanan Hukum
Jenis Jasa Hukum Yang Dilayani
Jenis Jasa Hukum Yang Dilayani Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Wates berupa : pemberian informasi, advis konsultasi pembuatan gugatan pembuatan
Layanan Hukum
Penerima Jasa Posbakum
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, bertugas memberikan bantuan hukum
Uncategorised
Formulir Permintaan Informasi
FORMULIR-FORMULIR INFORMASI A. FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI/KEBERATAN FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI unduh FFORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI unduh B. FORMULIR LAIN TERKAIT
Layanan Hukum
Penyedia Jasa Layanan Posbakum
Penyedia Jasa Layanan Posbakum Berdasarkan Penetapan Pemenang Hasil Pengadaaan Pengadaan Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum Tahun 2026 di Pengadilan Agama Wates,
Layanan Hukum
Rincian Biaya Perkara Prodeo Yang Dibebankan Ke Negara
Biaya Perkara Prodeo Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama. Komponen biaya perkara prodeo meliputi: Biaya Pemanggilan