Pedoman Pengeloaan Kesekretariatan
PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN A. Pedoman Pengelolaan Administrasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Peraturan Menteri Negara […]
PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN A. Pedoman Pengelolaan Administrasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Peraturan Menteri Negara […]
PEDOMAN PENGAWASAN Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai
REKAPITULASI PENGADUAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2026 No. Bulan Jumlah Pengaduan Keterangan 1 Januari NIHIL 2 Februari
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 Lihat di sini Tahun 2025
HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPORBERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RINO. 076/KMA/SK/VI/2009 HAK-HAK PELAPOR Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas Mendapatkan kesempatan untuk memberikan
Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan : Mengajukan
SOP Pelayanan Publik Pengadilan Agama Wates SOP Layanan Informasi Berbasis IT SOP Manajemen Keamanan Informasi SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum
Jenis Jasa Hukum Yang Dilayani Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Wates berupa : pemberian informasi, advis konsultasi pembuatan gugatan pembuatan
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, bertugas memberikan bantuan hukum